Peluncuran IKP dan Pemilihan Serentak Tahun 2024

Jakarta, Bawaslu Kab. Kotawaringin Barat - Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas (HP2H) Faiqul Marom menghadiri kegiatan Launching Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Redtop Hotel & Convention Center, Pecenongan, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/12).

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu RI, Lolly Suhenty mengatakan data indeks ini dihasilkan dengan dua pendekatan analisa. Dia menyebut pendekatan pertama berdasarkan hasil input data dari Bawaslu Provinsi dan pendekatan kedua berdasarkan hasil agregat penghitungan dari Bawaslu kabupaten/kota.

"Ada 5(lima) provinsi yang rawan tinggi. Ternyata DKI Jakarta dengan 88,95, disusul Sulawesi Utara dengan 87,48, disusul Maluku Utara 84,86, Jawa Barat 77,04, dan Kalimantan Timur 77,04," kata Lolly Suhenty.

Sedangkan, untuk pendekatan kedua, Lolly mengatakan ada 10 provinsi yang rawan pemilu. Diantaranya, Provinsi Banten, Papua, Maluku Utara, Sulawesi Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, dan Jawa Tengah.

Lebih lanjut, Lolly mengatakan untuk kerawanan pemilu tertinggi di tingkat kabupaten/kota mencatat ada sebanyak 85 kabupaten/kota atau sebesar 16,54 persen. Selanjutnya, untuk kerawanan sedang ada 349 kabupaten/kota atau sebesar 67.90 persen.

"Terdapat 80 kabupaten/kota atau sebesar 15,56 persen yang masuk kategori kerawanan rendah, Untuk 10 kabupaten/kota yang masuk kategori kerawanan tinggi, separuh diantaranya berasal dari Provinsi Papua," ujarnya.

Lolly lalu merinci 10 kabupaten/kota tersebut. Lima di antaranya berada di Papua yakni Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mappi, dan Kabupaten Jayapura.

Selanjutnya, untuk lima kabupaten/kota lainnya, ialah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Sumatera Utara), Kabupaten Pandeglang (Banten), Kota Banjarbaru (Kalimantan Selatan), Kabupaten Makana (NTT), dan Kabupaten Bandung (Jawa Barat).

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan IKP merupakan parameter untuk melihat sehat atau tidak demokrasi di Indonesia. "IKP ini adalah program turunan dari 2008-2012, dikembangkan 2012-2017, 2017-2022 dan sampai saat ini jadi program prioritas kami 2024, sehingga diharapkan ini menjadi perhatian kita semua," kata Bagja dalam sambutannya.

Dalam peluncuran IKP Tahun 2024 ini turut hadir perwakilan pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan juga perwakilan pimpinan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Dari KPU RI, hadir Mochammad Afifuddin yang merupakan anggota yang mengepalai Divisi Hukum dan Pengawasan.

Sementara dari DKPP hadir Anggota Ratna Dewi Pettalolo yang sempat menjabat sebagai anggota Bawaslu RI periode 2017-2022.

"Indeks Kerawanan Pemilu adalah early warning system yang kita mulai (sebagai persiapan awal) pada (pelaksanaan Pemilu) 2024," ujar Bagja saat memberikan kata sambutan.

Dia menuturkan, IKP diluncurkan pada akhir Desember 2022 ini lantaran KPU RI telah menetapkan partai politik (parpol) yang resmi menjadi peserta Pemilu Serentak 2024, setelah dilakukan tahapan pendaftaran hingga verifikasi. "Kita launching pada kali ini, kenapa? Karena teman-teman parpol telah ditetapkan sebagai peserta pemilu," sambungnya.

Melalui IKP yang diterbitkan, Bagja berharap bisa menjadi pedoman bagi para peserta pemilu untuk menjaga kondisi pesta demokrasi bisa berjalan baik

Dalam peluncuran IKP ini hadir seluruh anggota Bawaslu RI selain sang Ketua Rahmat Bagja. Mereka di antaranya Totok Hariyono yang mengepalai Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa; Herwyn J.H Malonda yang mengepalai Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Diklat; Puadi yang mengepalai Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi; dan Lolly Suhenty yang mengepalai Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.