Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Deklarasi Netralitas Kades serta Lurah se-Kabupaten Kotawaringin Barat

Pangkalan Bun, Bawaslu Kabupaten Kotawaringin Barat – melaksanakan Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Sekaligus Deklarasi Netralitas para Kepala Desa (Kades) dan Lurah se-Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) berlangsung dengan sukses di Hotel Mercure Pangkalan Bun. Kegiatan ini dihadiri oleh Penjabat (Pj.) Bupati Kobar, Sekretaris Daerah, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres), Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari), Dandim 1014 Pangkalan Bun, Danlanud Iskandar Pangkalan Bun, Komandan Lanal Kumai, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Kasat Pol PP, serta camat, lurah, dan kepala desa se-Kobar.

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu yang telah terjadi di wilayah Kobar selama beberapa waktu terakhir serta memperkuat komitmen netralitas dari para aparatur desa dan kelurahan dalam menghadapi Pemilu 2024.

Dalam sambutannya, Kepala KesbangPol Edie Faganti yang mewakili Pj. Bupati menyampaikan pentingnya menjaga netralitas sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional. “Netralitas adalah hal yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh aparatur pemerintahan, terutama menjelang Pemilu. Jangan sampai ada pelanggaran atau intervensi yang dapat merusak integritas proses demokrasi ini,” tegasnya.

Kapolres Kobar menambahkan bahwa pihak kepolisian terus mengawasi dan siap menindak setiap pelanggaran yang terjadi selama proses Pemilu berlangsung. Sementara itu, Dandim 1014 Pangkalan Bun dan Danlanud Iskandar menekankan pentingnya sinergi antara TNI dan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan selama masa pemilu.

"Netralitas dari para kepala desa dan lurah sangat penting untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik. Tidak boleh ada intervensi yang dapat mempengaruhi hasil pemilu di tingkat desa maupun kelurahan," ujarnya Antonius Ketua Bawaslu Kobar.

Salah satu agenda penting dalam rapat ini adalah deklarasi netralitas yang diucapkan secara bersama oleh seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Kotawaringin Barat. Deklarasi ini menegaskan komitmen para aparatur untuk tidak berpihak kepada salah satu kandidat atau partai politik dalam Pemilu 2024 mendatang.

Rapat ditutup dengan pernyataan bersama dari seluruh peserta yang berkomitmen untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan netralitas dalam menjalankan tugas demi suksesnya Pemilu yang aman, tertib, dan demokratis di Kabupaten Kotawaringin Barat.